Gagasan Ali Sadikin dan Solihin GP Gabungkan Dua Provinsi, Inspirasi untuk Menata Kembali Jakarta

KOSADATA – Di tengah pergulatan pemikiran mengenai status Provinsi DKI Jakarta setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, muncul sebuah inspirasi untuk mengkaji gagasan mantan Gubernur DKI Jakarta, Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin dan mantan Gubernur Jawa Barat, Mayor Jenderal TNI Solihin Gautama Purwanegara.

Gagasan kedua tokoh nasional yang berlatar belakang TNI ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Profesional (Taprof) Lemhannas RI, Dr. Dadang Solihin, SE, MA mengingat saat ini pemerintah pusat sedang gencar melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Provinsi DKI Jakarta.

"Inspirasi ini muncul dari pemikiran Bang Ali dan Mang Ihin yang ditulis oleh Ramadhan KH dalam buku 'Membenahi Jakarta menjadi Kota yang Manusiawi'. Saat ini saya kira momentumnya tepat setelah IKN pindah ke Kalimantan Timur. Nah jadi, ada sebuah perbicangan beliau berdua ini untuk menggabungkan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat," ujar Dadang di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Lebih lanjut Dadang mengisahkan, kala itu Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat pernah berselisih keras terkait perbatasan dua wilayah yang sama-sama dipimpin oleh tokoh nasional yang memiliki bobot, kelas, dan karakter yang sebanding hebatnya.

"Pernah pada suatu saat ketika menghadapi permasalah pemekaran wilayah, yaitu masalah perbatasan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, kedua tokoh ini terlibat dalam suatu perang tanding yang seru, perang (dalam tanda petik) para negarawan, namun dari cara kedua pemimpin ini menghadapi persoalan kerakyatan, kedaulatan, kewilayahan, pembangunan dan peradaban patut dihormati, disegani bahkan diapresiasi setinggi-tingginya" jelasnya.

Dadang menyebutkan, Solihin GP yang saat itu belum lama diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat ingin menemui Ali Sadikin ke Jakarta. Mendapat kabar tersebut, Bang Ali merespon baik keinginan koleganya sesama Gubernur itu dan seraya memutuskan menjemput Mang Ihin, panggilan akrab Solihin GP di perbatasan wilayah Jakarta-Jabar.

"Dari pertemuan kedua kepala daerah itu, saat ini kita bisa banyak belajar," tegasnya.

Dadang menjelaskan, ada dua pilihan untuk Provinsi Jakarta ketika tidak lagi menyandang status Ibu Kota. Pertama adalah sebagai Provinsi yang memiliki lima Kota dan satu Kabupaten. Di setiap Kota dan Kabupaten tersebut akan dikelola oleh pemerintahan yang memiliki otonomi penuh, tidak seperti sekarang yang dikelola oleh Walikota dan Bupati Administratif. "Sehingga nantinya di Provinsi Jakarta akan dipimpin oleh seorang gubernur, lima orang walikota, seorang Bupati dan tujuh DPRD. Ini jelas pemborosan," tambahnya.

Pilihan kedua, lanjut Dadang, adalah inspirasi dari Mang Ihin dan Bang Ali, yaitu merger atau penggabungan Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat. Ia menuturkan bahwa Mang Ihin pernah menyarankan Bang Ali untuk belajar ke pengalaman nenek moyang mereka saat Galuh pindah ke Pajajaran, Bogor.

"Karena mau menyatukan komunitas di Jawa Barat dengan Jakarta. Ke utara sampai Sunda Kelapa. Dari Bogor bisa dikuasai. Ke barat, sampai Banten. Ke timur, sampai Cirebon," ungkapnya.

"Sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Mang Ihin ke Bang Ali, saya mengusulkan Ibukota Jawa Barat pindah dari Bandung ke Kota Jakarta yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu," sambungnya.

Sehingga, kata Dadang, nantinya bisa saja Jakarta Timur merger dengan Kota Bekasi menjadi kota Bekasi dan ibu kotanya di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan merger dengan Kota Depok menjadi Kota Depok di mana ibu kotanya di Jakarta Selatan, hasilnya pasti dahsyat.

"Waktu itu Mang Ihin berprinsip jika strategi merger itu dilaksanakan, maka tidak ada satupun yang bisa menandingi bila potensi Jawa Barat dan Jakarta menyatu. Memang luar biasa apabila ada provinsi yang memiliki APBD Rp.32,10 triliun ditambah Rp.82,47 triliun. Itu baru APBD Provinsi lho," pungkas Dadang.