Aktivis 98 Tegaskan Tolak Penundaan Pemilu Dan 3 Periode Masa Jabatan Presiden

KOSADATA - Aktivis 98 yang tergabung dalam Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 masih terus menyuarakan penolakan terhadap penundaan pemilu dan 3 periode masa jabatan presiden Jokowi. Ini terlihat dari tema diskusi yang akan digelar sore ini (5/4) di Mako Coffee Jakarta dibilangan Mampang, Jakarta Selatan. 

Diskusi yang digelar oleh KDA 98 mengangkat tema "Dampak Penundaan Pemilu Pada Demokrasi, Hukum, Sosial, Politik, dan Budaya" yang dimoderatori oleh Febby Lintang, Pijar Indonesia dan pengantar diskusi oleh, Embay S, FKSMJ. 

Juru bicara KDA, Agung Nugroho menjelaskan bahwa diskusi ini dilakukan sebagai warning kepada pihak-pihak yang selama ini masih terus berupaya merusak tatanan demokrasi yang ada saat ini dengan terus berupaya untuk menunda pemilu 2024 dan berusaha memperpanjang kekuasaan presiden sampai 3 periode. 

"KDA 98 sangat memahami konstelasi politik hari ini dimana para elite politik masih berkonsolidasi dan berupaya untuk melakukan penundaan pemilu 2024 karena takut akan terjadinya perubahan dan ingin terus mempertahankan kekuasaan yang selama ini dipegang oleh elite politik" ujar Agung, aktivia 98 asal KOMRAD, kampus IISIP. 

Agung juga menjelaskan bahwa di sisi lain, ada sekelompok elemen masyarakat yang berusaha untuk mempertahankan kedekataannya dengan kekuasaan sehingga terus melakukan kampanye 3 periode untuk jabatan presiden. 

"Demi mempertahankan kedekatannya pada penguasa, maka terus dikampanyekan 3 periode jabatan presiden Jokowi" tambah Agung. 

Agung mengingatkan, bahwa baik elite politik yang menggalang penundaan pemilu maupun sekelompok masyarakat yang mendorong 3 periode jabatan presiden Jokowi sama-sama mengkhianati hasil perjuangan Reformasi 1998.

"Membatasi masa jabatan presiden dan menjamin demokrasi berjalan secara baik, sehat, dan terbuka adalah tuntutan perjuangan  reformasi 98, mereka yang ingin merubahnya