KOSADATA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni meminta Kementerian Agama (Kemenag) RI mengkaji ulang soal usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 yang dianggap memberatkan calon Jemaah.
"Saya meminta Pak Menag mengkaji ulang mengenai biaya haji ini. Pertama, karena ekonomi kita baru akan bangkit pasca terdampak Covid-19. Kedua, masyarakat juga sedang resah dengan ancaman resesi ekonomi 2023," ujar Sylviana Murni di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Ketua Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) RI ini pun meminta pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi yang tengah terjadi di lapisan masyarakat bawah. Pasalnya, banyak umat Islam yang berjuang keras dengan menabung agar bisa melaksanakan ibadah haji.
"Pada prinsipnya betul bahwa ibadah haji diperintahkan untuk orang yang mampu. tetapi, pemerintah mesti punya sense juga dan melihat betapa banyak umat Islam yang enggak masuk kategori berlimpah secara finansial tapi mereka sungguh sungguh menabung agar bisa ibadah haji. Disini mungkin kepekaan pemerintah itu diuji," katanya.
Sylviana Murni menegaskan bahwa pihaknya sebagai lembaga yang mengurusi hubungan parlemen antar negara akan terus berkomunikasi dengan Kemenag dan Pemerintah Arab Saudi guna mencari jalan tengah atas biaya haji tersebut.
Sehingga, lanjut Sylvi, kegaduhan akibat informasi yang berkembang bisa segera diurai. Misalnya, saat Kemenag mengusulkan kenaikan biaya, pada waktu yang sama Pemerintah Arab Saudi mengumumkan penurunan biaya.
"Maka disitulah salah satu peran dari DPD RI.
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0