Menata Pendidikan di Jabar, Dedi Mulyadi Larang Sekolah Jualan Hingga Study Tour

KOSADATA - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa sekolah-sekolah di wilayahnya tidak boleh dijadikan sebagai tempat transaksi perdagangan. Dalam video yang diunggah pada akun instagramnya, Dedi menekankan bahwa berbagai kegiatan yang mengarah pada pungutan atau penjualan barang di sekolah harus dihentikan.

"Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam, dan berbagai kegiatan. Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan studi tour yang didalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan-kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang didalamnya ada pungutan pada siswa," ujar Dedi Mulyadi, Jum'at (7/2/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu tidak hanya berpotensi memunculkan kecurigaan, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan psikologis bagi guru dan siswa. 

Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan dari pemerintah provinsi difokuskan pada kebutuhan utama sekolah, seperti pengembangan kualitas pendidikan dan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar.

"Selanjutnya, anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran provinsi Jawa Barat," lanjutnya.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga memastikan bahwa dana untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa akan dialokasikan dengan baik, dan semua kegiatan yang membutuhkan pendanaan mendesak akan diperhitungkan secara seksama. 

"Kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiayai kegiatan ekstra kurikuler siswa. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba. Nah semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik," tutupnya.

Dengan komitmen ini, Dedi Mulyadi berharap bisa membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan di Jawa