Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi Pemerintah, yang akan semakin memperburuk daya beli masyarakat dan memicu lonjakan harga barang konsumsi.
Pembina Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto, menilai pengakuan tersebut janggal dan kontradiktif dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, petani tidak hanya sekadar menjadi pekerja dalam proyek tersebut, tetapi juga harus dilibatkan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan agar dapat memastikan keberhasilan program.
.jpeg)