Ketum Ormas Hingga Senator Layak Jadi Cagub Jakarta, Parpol Disarankan Usung Putra Daerah

KOSADATA - Partai politik disarankan mengusung putra daerah Betawi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Terlebih, saat ini banyak putra Betawi yang memiliki kualifikasi sangat layak untuk diusulkan oleh Parpol untuk maju sebagai Cagub atau Cawagub DKI Jakarta pada November 2024.

"Dalam konteks ini, saya berharap ada putra daerah (Betawi) yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) menjadi calon gubernur (Cagub) atau calon wakil gubernur (Cawagub) pada Pilkada Jakarta," ujar Pengamat Politik, Sugiyanto kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Belakangan, ungkap Sugiyanto, Pilkada Jakarta telah menjadi ambisi para pemimpin Parpol dan oligarki untuk meraih kemenangan dalam pilkada 2024. Namun, mereka mengenyampingkan putra Betawi yang selama ini berkontribusi membangun Jakarta dengan baik.

Dia menyebut sejumlah nama putra Betawi yang memiliki kualifikasi untuk menjadi orang nomor satu di Jakarta. Diantaranya, Ketua Umum Bamus Suku Betawi, H Zainudin atau Bang Oding, Ketua Umum FBR, Bang Kyai Lutfi Hakim, Ketua Umum Forkabi Bang M Ihsan dan Bang Bahrullah Akbar.

Selain itu, kata priayang akrab disapa SGY itu, banyak putra daerah (Betawi) yang telah sukses berkarier di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan militer, seperti, Bang Marullah Matali, Bang Juaini Jusuf, dan Bang Nachrowi Ramli.

"Bahkan saat ini ada putra daerah (Betawi) yang telah menjadi senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) seperti Prof. Bang Dailami Firdaus dan Anggota DPD-RI terpilih periode 2024-2029 Bang H. Achmad Azran," katanya.

Melihat banyaknya putra Betawi yang layak tersebut, SGY mengatakan, sudah sewajarnya Parpol mengusulkan putra Betawi turut serta aktif dalam Pilkada DKI untuk memajukan daerah mereka. Terlebih, nama-nama putra Betawi yang muncul sangat mumpuni dan layak menjadi pimpinan di Pemprov DKI Jakarta karena mereka kapabel, acceptable, dan menguasai persoalan DKI Jakarta.

"Namun, jika Parpol tetap tidak mendukung putra daerah atau tokoh masyarakat Betawi sebagai Cagub atau Cawagub, sejumlah kemungkinan dampak negatif dapat muncul, baik bagi masyarakat Betawi maupun bagi stabilitas politik dan sosial di Jakarta," jelasnya.***