Jawa Barat Tidak Pantas Ada Bencana, Dedi Mulyadi: Lakukan Taubat Ekologi!

KOSADATA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa bencana alam seperti banjir dan longsor yang terjadi di wilayahnya bukanlah sesuatu yang pantas terjadi. Dengan kondisi alam yang seharusnya mendukung keseimbangan ekologi, ia menyoroti pentingnya perubahan cara pandang terhadap lingkungan, yang ia sebut sebagai taubat ekologi.

"Selanjutnya pada waktu puasa ini kita harus melakukan taubat ekologi dalam bahasa saya. Taubat ekologi itu apa sih? Taubat pemerintah segera memperbaiki diri, memperbaiki tata ruang, memperbaiki pola hidup masyarakatnya untuk tidak lagi merusak sungai," ujar Dedi Mulyadi dalam akun instagramnya, Rabu (12/3/2025).

Menurut Dedi, salah satu langkah utama yang dilakukan pemerintah provinsi adalah membenahi tata ruang di seluruh Jawa Barat. Ia menyebut bahwa banyak daerah resapan air yang tertutup akibat pembangunan yang tidak terkontrol, menyebabkan aliran air semakin deras hingga ke Bekasi dan Jakarta. Untuk itu, pemerintah mulai melakukan pembongkaran di kawasan-kawasan yang menghambat aliran air.

Selain itu, pembenahan daerah aliran sungai juga menjadi prioritas. Saat ini, alat-alat berat sudah dikerahkan untuk menormalisasi sungai, termasuk Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi. Namun, tantangan besar muncul karena banyak lahan di sekitar sungai telah bersertifikat secara legal. 

“Saya sudah bicara sejak lama, bukan hanya laut yang disertifikatkan, tapi daerah aliran sungai, bahkan gunung-gunung pun sudah ada yang bersertifikat. Ini harus segera dibenahi,” kata Dedi.

Langkah lain yang diambil adalah modifikasi cuaca. Pemerintah Jawa Barat berusaha menggeser hujan ke wilayah laut dan Danau Jatiluhur untuk mengurangi intensitas curah hujan di daerah rawan banjir. Semua upaya ini, menurut Dedi, merupakan bentuk ikhtiar agar bencana tidak terus berulang.

Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan tidak hanya ada di tangan pemerintah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak swasta, untuk melakukan taubat ekologi. 

Konsep ini menekankan perubahan pola pikir dan perilaku dalam memperlakukan alam, mulai dari memperbaiki tata ruang hingga menghentikan kebiasaan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar juga akan menjalin kerja sama dengan Mabes TNI AD, AU, dan BMKG untuk memperkuat sistem pengawasan lingkungan. “Seluruh angkatan ini akan bekerja sama menjaga hulu sungai, daerah aliran sungai, hingga muara dan laut. Kita juga akan memperkuat sistem peringatan dini dan perencanaan musim tanam yang lebih terstruktur,” jelasnya.

Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga mengalokasikan anggaran untuk memasang dua radar cuaca di wilayah selatan dan Cekungan Bandung, serta alat pemantau kualitas udara. Evaluasi terhadap pengembang perumahan yang membangun di tepi sungai dan sawah juga akan dilakukan bersama Kementerian PUPR dan pemerintah kabupaten/kota.

Dedi menegaskan, Jawa Barat sebenarnya memiliki sistem dan sumber daya alam yang baik untuk mencegah bencana. Namun, selama ini pembangunan dilakukan dengan cara yang tidak selaras dengan prinsip alam. “Jawa Barat tidak pantas mengalami bencana, tapi karena tata ruangnya dijalankan secara ugal-ugalan, akhirnya alam bereaksi,” ujarnya.

Dengan konsep taubat ekologi, ia berharap masyarakat Jawa Barat bisa kembali menghormati alam dan hidup berdampingan dengan lingkungan secara lebih harmonis.***